Pengacara Terdakwa Penyuap Jaksa : Apa Guna Pengadilan Kalau Cuma Adopsi Dakwaan Jaksa

0
42
Sidang Vonis Kasus OTT Oknum Jaksa dengan menghadirkan Terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi, Selasa (19/9/2017). (Foto : ist/dok)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Effendi Lor Simanjuntak, Pengacara Terdakwa I Amin Anwari mengungkapkan kekecewaannya terhadap vonis hakim 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap kliennya. Dia menilai hakim bias, tidak objektif dan berat sebelah.

“Apa guna pengadilan kalau hanya mengadopsi dakwaan jaksa. Saya fikir pertimbangan hakim ini bias, tidak objektif dan berat sebelah. Harusnya pengadilan berdiri di tengah. Harusnya kebenaran dari pihak kami juga dipertimbangkan,”ungkapnya, Selasa (10/10/2017) di Pengadilan Negeri/Tipikor Bengkulu.

Protes itu disampaikan Effendi karena, pertama, soal inisiatif. Jelas-jelas inisiatif itu bukan dari terdakwa melainkan dari Parlin Purba, namun tidak dipertimbangkan oleh hakim. Kedua, hakim tidak mempertimbangkan laporan LSM yang dalam persidangan terbukti tidak ada, hanya rekayasa. Kegiatan yang  dugaan adanya penyimpangan itu juga tidak ada dan tidak juga dijadikan pertimbangan.

“Jadi pengadilan ini hanya mengadopsi dakwaan dari jaksa. Ya apa gunanya pengadilan kalau begini? Saya fikir tidak fair atau tidak adil”, keluhnya.

Atas putusan hakim tersebut, pihaknya akan fikir-fikir dulu untuk menggunakan upaya hukum yang ada. Karena menurut Effendi, vonis tersebut tidak seharusnya seperti itu. Effendi melihat hakim ada beban psikologis.

“Memang Bengkulu ini kan sedang jadi sorotan karena jaksanya adalah KPK. Jadi secara psikologis hanya membenarkan apa yang didakwakan oleh KPK. Kita ini masyarakat yang kecil dan awam seakan-akan tidak berdaya menghadapi  KPK yang power  full seperti itu”, bebernya.

Lanjutnya, apalah arti Rp 10 juta yang notabene bisa menghentikan proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Effendi menilai hal itu adalah sebuah kemustahilan. Sedang uang Rp 50 juta yang katanya diberikan kepada Asintel, itu sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak ada alat buktinya jaksa KPK yang bisa membuktikan hal itu benar adanya. Sehingga fakta-fakta itu, menurutnya, luput dipertimbangkan oleh hakim karena mungkin sengaja.

“Terbukti kok kalau mereka mengesampingkan pembelaan kami. Dalam 7 hari ke depan ini kelihatannya kami akan banding. Tapi kami lihat pertimbangannya nanti seperti apa. Kami pun belum tentu juga banding kalau begini peradilannya”, jelasnya.

Sementara itu, salah seorang JPU KPK, Feby Dwiyandospendy menyatakan, berat ringannya tuntutan dengan vonis jelas ada berbeda. Bahwa tuntutan dari JPU KPK adalah 2,5 tahun sedang vonis hakim 2 tahun.

“Pada prinsipnya semua yang disampaikan dalam tuntutan JPU itu sama semua dan hakim sependapat. Karena terdakwa punya waktu fikir-fikir selama 7 hari. Maka kami pun fikir-fikir juga”, tutupnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here