Ditanya Terkait Fee Proyek Rp 1,5 Miliar, Kepala DPUPR Kota Bengkulu Enggan Berkomentar

0
69
Sidang Lanjutan dengan mendengarkan keterangan saksi Staf Admin dan Sopir, PT RPS, Haris Taufan Tura, Sahrul Anwar belum lama ini. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu, Syafriandi, enggan berkomentar terkait dirinya disebut menerima fee sebesar Rp 1,5 miliar dalam kesaksian Staf Administrasi PT Rico Putra selatan (RPS), Haris Taufan Tura, beberapa waktu lalu dalam sidang dengan terdakwa Direktur PT Statika Mitrasaran, Jhoni Wijaya.

“Mengenai pernyataan Haris tersebut, saya belum akan berkomentar. Karena itu pernyataan beliau di pengadilan masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) gubernur dan lainnya”, tulis Syafriandi melalui pesan WhatsApp (WA), Senin (25/9/2017).

 

Berita Terkait :

KPK Didesak Tindaklanjuti Dugaan Fee Rp 1,5 Miliar Ke Kepala DPUPR Kota Bengkulu

 

Diketahui, sebelumnya saksi Haris dalam sidang lalu mengatakan pemberian fee tersebut terkait proyek jalan yang dimenangkan PT RPS di Kota Bengkulu. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi oleh Penyidik KPK sebelumnya, saksi juga sudah menyebutkan bahwa penyerahan uang senilai Rp 500 juta tertanggal 28 Juni 2016 dan Rp 1 miliar pada 23 Mei 2017 lalu itu atas perintas atasannya Rico Dian Sari (RDS).

“Uang Rp 1 miliar itu untuk fee proyek yang dimenangkan PT RPS di Kota Bengkulu dan itu atas perintah Rico Dian Sari,” terang Haris saat memberi keterangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Untuk pemberian pertama senilai Rp 500 juta itu diberikan melalui Kabid Bina Marga DPUPR Kota Bengkulu. Sedangkan pemberian yang kedua senilai Rp 1 miliar melalui ajudan Syafriandi.

Terhimpun, sebelumnya Penyidik KPK juga sudah memeriksa Syafriandi di Polda Bengkulu pasca dilakukannya OTT terhadap Gubernur Bengkulu Non Aktif Cs.

 

 

 

 

 

Laporan : Julio Rinaldi
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here