Kesbangpol Kota Bengkulu : Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Ormas Tidak Perlu Khawatir

0
72

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh pemerintah masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Mengingat pasca terbitnya Perppu ini, muncul kekhawatiran bagi ormas lainnya, termasuk ormas di Bengkulu.

Ini diungkapkan Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu Ali Armada, ketika menjadi narasumber Seminar dan Dialog Interaktif ‘Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Dalam Payung Demokrasi NKRI’ di Hotel Santika, Sabtu (12/8/2017) pagi.

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ini menurutnya, bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Ormas di Indonesia tercatat sekitar 344.039 yang telah beraktivitas dan berkembang baik di daerah maupun tingkat nasional. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kenyataannya sekarang, ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi ancaman terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat”, ujar Ali.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengkaji bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Baik dari aspek substantif, seperti norma, larangan, sanksi dan prosedur hukum.

“Kesbangpol akan mengawasi ormas-ormas yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga tidak ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI”, tambahnya.

Kesbangpol, sambung Ali, bukan badan eksekutor. Namun Kesbangpol akan berkoordinasi dengan unsur lainnya dalam hal mengawasi, mengayomi dan mengevaluasi ormas-ormas yang ada di Bengkulu.

“Ormas yang tidak bertentangan dengan aturan, tidak perlu khawatir”, demikian Ali.

Senada juga dipaparkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, Zul Efendi. Ia mengatakan, MUI  memahami urgensi terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai upaya menertibkan ormas.

“Perppu ini harus bisa menaungi semua ormas secara adil dan tidak menyasar kepada ormas tertentu saja dan dapat menyelesaikan seluruh ormas yang anti Pancasila dan NKRI”, paparnya.

Sementara itu, Penggiat HAM Bengkulu, Oky Alex mengatakan, pembubaran ormas itu harus melalui langkah-langkah. Seperti, peringatan dan lain-lain hingga sampai tahap pengadilan.

“Saya tidak memihak kepada ormas manapun, tapi saya memandang bahwa pencabutan badan hukum hingga pembubaran ormas itu melalui step by step nya hingga ada keputusan dari pengadilan”, pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Tata Riri
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here