Kepala Dinas Perdagangan BU : Pedagang Yang Mau Tuntut Bupati Harap Dipikir Dulu

0
73
Lokasi relokasi kios pedagang selama pembangunan revitalisasi Pasar D1 Ketahun. (Foto : Firdaus/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara, Siti Qori’ah Rosydiana mengungkapkan, para pedagang Pasar D1 Ketahun atau yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Giri Kencana (P3GK) diminta jangan asal gegabah terkait ingin menuntut bupati dan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sementara tanpa disadari, kenyataan yang terjadi di kalangan para pedagang itu sendiri tidak dibenarkan oleh aturan dan ketentuan yang ada.

“Tidak keberatan bagi kami kalau memang akan ada tuntutan (terhadap bupati). Tapi lihat dulu yang dituntut itu yang mana? LBH (Lembaga Bantuan Hukum) pastinya tidak akan gegabah”, kata Siti.

Jangan sampai, sambung Siti, tuntutan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini Bupati Bengkulu Utara, Mian, berbalik arah. Karena jika memang yang dituntut  itu hak mereka (pedagang), hak yang mana?.

“Ingat, itu tanah pemerintah. Kios yang dihuni 26 pedagang itu selama ini menyalahi aturan, karena terminal diperuntukkan tempat berdagang. Sementara persoalan kios, dalam aturan terbaru justru kami menerapkan keadilan guna menghindari monopoli. Yang mana jumlah kios hanya bisa dimiliki 1 orang pedagang”, terang Siti lagi.

Siti juga menjelaskan, bahwa yang dituntut pedagang yang katanya tidak pernah sosialisasi itu, justru sudah dilakukan pihaknya sebanyak 5 kali. Bahkan terakhir kali ia sosialisasi sendiri ke pasar pada Senin (17/7/2017).

“Selaku pemerintah dalam menjalankan program, otomatis ada time schedule dan itu harus diikuti sesuai dengan prosedur. Karena pembangunan pasar itu di atas tanah pemerintah, bukan tanah warga, tapi tetap diminimalisir permasalahannya. Pemda sudah berusaha persuasif dan sosialisasi kepada pedagang,” imbuhnya.

Mengenai pembangunan pasar, kata Siti lagi, pihaknya akan tetap membangun dan merevitalisasi Pasar D1 Ketahun, sesuai dengan ketentuan dari anggaran pusat. Sedang yang diprotes oleh para pedagang, pihaknya juga akan mencari solusi terbaik. Yang mana salah satu solusi yang dimaksudnya yakni, jika aset (pasar) tersebut sudah dilimpahkan ke daerah, maka saat itu akan direhab.

“Rasanya sangat tidak mungkin jika Pemda Bengkulu Utara dalam membangun pasar itu mengesampingkan kepentingan masyarakat (pedagang). Karena apapun yang dibangun pastinya demi masyarakat”, lanjut Siti.

 

Berita Terkait :

Jika Tak Indahkan Aspirasi, P3GK Siapkan Bantuan Hukum untuk Tuntut Bupati Bengkulu Utara
P3GK : Pak Bupati Bengkulu Utara, Mana Janjimu ?

 

Disinggung, soal time schedule kenapa bisa bertolak belakang dengan janji bupati kepada pedagang, Siti menjawab, itu bukan salah bupati namun kesalahan dari pedagang itu sendiri. Pasalnya, pedagang yang ada di Terminal Ketahun sebanyak 26 orang yang ditertibkan itu sudah mendisfungsikan terminal. Sehingga wajar saja jika pemerintah melakukan pembangunan sesuai dengan aturan yang ada.

“Itu yang 26 pedagang yang ditertibkan itu sudah menyalahi aturan. Makanya ditertibkan. Soal janji bupati itulah yang rancu. Siapa pedagang yang ditertibkan, malah pedagang mana pula yang komplain?”, tukasnya.

Siti menambahkan, bahwa para pedagang itu tetap tidak bisa lagi dikembalikan ke terminal karena fungsi terminal akan diaktifkan. Sehingga wajar saja jika para pedagang yang ada saat ini harus direlokasi dahulu. Untuk pembangunan kios bagi 26 pedagang itu akan diserahkan kepada 26 pedagang yang direlokasi tersebut.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Firdaus
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here