Penilaian Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Lima OPD Di Bengkulu Utara Dinilai Belum SOP

0
72
Logo Ombudsman RI : Net

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Di Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum lengkap dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan publiknya. OPD tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi (Diskop), Dinas Penanaman Modal (DPM), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Kelima OPD ini menurut Irsan Hidayat, selaku Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu belum lengkap karena belum memenuhi SOP pelayanan publik. Sedangkan penilaian ini merupakan penilaian kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan secara rutin di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu.

“Untuk di Bengkulu Utara kami telah mengambil sampel dari beberapa OPD yang memang sebelumnya sudah kami jadwalkan selama dua hari”, kata Irsan.

Kendati demikian, lanjut Irsan, dibanding penilaian tahun kemarin (2016) Pemkab Bengkulu Utara dinilai cukup mengalami kemajuan. Mengingat pelayanan publik tahun kemarin lebih parah dari tahun ini. Dan penilaian ini nantinya akan dihitung secara komulatif lalu akan diserahkan diakhir tahun 2017 ke Ombudsman RI guna mendapatkan penghargaan dari Presiden.

” Bagi yang mendapatkan ‘rapor hijau’ akan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden. Begitu juga sebaliknya, jika hasil penilaian mendapatkan rapor merah, akan dikenakan sanksi tentang pelayanan publik yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik. Sanksinya bisa berupa pencopotan jabatan”, demikian Irsan.

Diketahui, monitoring ini berakhir Selasa  (13/6/2017).

 

 

 

 

 

 

Laporan : Firdaus
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here