Soal Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah, Begini Kata Bupati Kepahiang

0
72
Plt Kepala Disdikbud Kepahiang, Yudha. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Kabupaten Kepahiang yang mana tahun 2017 ini meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakui Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid. Kata bupati, itu karena adanya temuan laporan keuangan yang belum beres di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, terkait pajak yang tidak disetor oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud (sebelumnya Disdikpora) Kepahiang. Termasuk juga oleh Bendahara Setdakab Kepahiang.

Selain itu, kata bupati, terdapat beberapa kekurangan jumlah kas yang tergolong kecil namun mengganggu pelaporan, sehingga hal itu menjadi temuan BPK RI.

“Ini pelajaran bagi kami. Dan semua temuan (BPK) itu sudah ditangani Inspektorat. Akan kami kembalikan dengan pola Tuntutan Ganti Rugi (TGR)”, ujar Hidayat.

Hidayat menegaskan, bahwa kesalahan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 itu bukan dikarenakan pembangunan daerah, melainkan kesalahan administrasi akibat keteledoran Bendahara Disdikbud dan Bendahara Setdakab Kepahiang. Terlebih ketidakterbukaan bendahara pada saat pemeriksaan BPK waktu itu.

“Kalau saja saya tahu dari awal, mungkin tidak akan terjadi. Dan sebenarnya kami menargetkan Opini WTP. Karena sikap Bendahara Disdikbud yang teledor dan tidak transparan akhirnya untuk melengkapi berkas itu tidak keburu lagi. Sementara waktunya sudah mendesak”, demikian Hidayat.

 

Berita Terkait :

Raih Opini WDP, Ketua DPRD Kepahiang Beberkan Penyebabnya Adalah ….
Disebut-sebut Jadi Temuan BPK, Direktur PDAM Kepahiang ‘Bersuara’
Ketua DPRD Kepahiang Beberkan Lebih Rinci Lagi Soal Temuan BPK RI di PDAM dan Disdikbud

 

Terpisah, dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Kepala Disdikbud Kepahiang, Yudha mengatakan, akan menyelesaikannya segera mungkin. Bendahara dinas akan diimbau berkoordinasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sehingga apa yang menjadi instruksi BPK akan diselesaikan hingga tuntas.

“Soal laporan keuangan tentu ada penanggungjawabnya. Baik bendahara maupun PPTK. Posisi saya masih baru di dinas ini dan hanya bisa berkoordinasi dan menyelesaikannya sesuai dengan instruksi BPK”, singkat Yudha.

Diketahui, bendahara terkait dalam persoalan ini, sejak Maret 2017 tidak lagi menjabat bendahara. Namun yang bersangkutan masih di instansi setempat dengan posisi jabatannya sebagai sebagai staf.

 

 

 

 

 

 

Laporan : Hendra Afriyanto
Editor : Aji Asmuni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here