Ketua Saber Pungli Provinsi Bengkulu : Uang Komite Sekolah Itu Murni Pungli

3
108

Laporan : Firdaus

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Bengkulu, roadshow sosialisasi tindak pidana pungli di Balai Ratu Samban Argamakmur, Selasa (16/5/2017), (Foto ; Firdaus/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Bengkulu, Selasa (16/5/2017), berkunjung ke Bengkulu Utara dalam rangka roadshow, mensosialisasikan tindak pidana pungli. Sosialisasi itu digelar di Balai Ratu Samban Argamakmur yang dihadiri seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah, kalangan pendidikan hingga tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol. A Rafiq selaku Ketua Saber Pungli Provinsi Bengkulu mengatakan, bahwa pungutan uang komite sekolah adalah pungli dan jika terbukti akan ditindak tegas.

“Kami tegaskan, pungutan uang komite kepada orangtua/wali murid itu masuk dalam kategori pungli. Itu akan ditindak tegas”, kata Rafiq dalam pemaparannya.

Rafiq juga mengakui jika pungutan uang komite sekolah itu masih menjadi polemik bagi masyarakat, mengingat pungutan uang komite sekolah itu sifatnya dipaksakan. Hal itulah yang menjadi dampak sosial di masyarakat bahkan menjadi pemicu terjadinya kesenjangan sosial.

“Yang punya uang mungkin biasa saja mereka membayar. Tapi bagi yang tidak mampu bayar, pasti ada muncul merasa berat. Kondisi inilah yang menjadi pemicu adanya istilah si miskin dan si kaya”, paparnya lagi.

Atas dasar itulah, lanjut Rafiq bahwa pungutan uang komite sekolah sangat jelas dilarang. Ditambah lagi saat ini menjelang musim penerimaan siswa sekolah, biasanya akan ada biaya pendidikan yang akan dibebankan kepada orang tua secara langsung dan bersifat wajib serta mengikat.

“Kalau ini terus dibiarkan, bagaimana dunia pendidikan akan maju? Meskipun dalihnya untuk membantu kemajuan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kerja”, lanjutnya.

Seharusnya, kata Rafiq lagi, pihak sekolah boleh menerima sumbangan dari orang tua wali murid namun sifatnya harus sukarela alias tidak memaksa dan tidak mengikat. Serta tidak menentukan nominal dan jangka waktu yang ditetapkan pihak sekolah.

Bahwa dampak dari pungli ini, sambung Rafiq, akan menghambat pembangunan nasional, karena semua urusan diselesaikan dengan tunai dan transaksional. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi objek dan menjadi korban kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

“Kesannya dunia pendidikan yang berlindung di belakang komite, bisa menentukan kebijakan ragam biaya yang dipungut. Seperti uang komite, uang bangunan, uang pagar dan banyak lagi. Padahal biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah”, sambung Rafiq.

Terkait dengan penggalangan dana yang dilakukan pihak komite yang diperbolehkan, namun tetap kembali pada azas sukarela. Dalam artian, pihak komite jangan ada  memberatkan orangtua/wali murid, namun pihak komite lah yang berperan aktif mencari sumbangan dana sukarela.

“Memang sudah seharusnya peran komite sekolah itu menutupi kekurangan biaya atau pun anggaran yang ada di satuan pendidikan. Tapi tetap harus mengedepankan kesukarelaan yang tidak memberatkan orangtua/wali,” demikian Rafiq.

Sementara itu, sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Bengkulu Utara Mian dan dihadiri juga oleh Perwakilan Kajati Bengkulu, Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata dan jajaran Tim Saber Pungli Bengkulu Utara serta seluruh camat dan kepala sekolah.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here