Soal Tarif Jasa Ambulans Di RSUD Argamakmur Ternyata Bukan Diatur Perbup Tapi Ini…..

0
56

Laporan : Firdaus

Ilustrasi Ambulans

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Sebelumnya Direktur RSUD Argamakmur, dr Jasmen Silitonga mengatakan, jika dasar hukum tarif jasa operasional ambulans di rumah sakit yang dipimpinannya tertuang dalam Permendagri dan Perbup. Yakni Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diturunkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Utara (BU), namun Jasmen tidak ingat berapa nomor dan tahun Perbup tersebut. (Baca : Dasar Tarif Jasa Ambulans Ada Di Perbup, Tapi Direktur RSUD Argamakmur Lupa Nomor dan Tahunnya)

Namun menurut Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara Andi Daniel bahwa regulasi tarif sewa ambulans itu diketahui berupa Surat Keputusan (SK) Bupati bukan Perbup seperti yang nyatakan Direktur RSUD Argamakmur. Dan seharusnya, kata Andi Daniel, setiap kebijakan pungutan pajak dan retribusi didasari dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

“Sepengetahuan saya, dasar hukumnya baru berbentuk SK Bupati belum Perda,” kata Andi.

Dijelaskannya lagi, pada dasarnya SK Bupati hanya berlaku sementara per semester (6 bulan). Sehingga, untuk menguatkan suatu kebijakan apalagi terkait retribusi baiknya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Karena Perda itu ada pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif.

Andi pun menyarankan, ada baiknya dalam menyikapi perihal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu Utara yang memprakarsai Raperda tentang Retribusi Tarif Jasa Ambulans itu. Mengingat Dinkes Bengkulu Utara yang membawahi Unit Kerja Pelaksana Teknis (UPT) RSUD Argamakmur.

“Baiknya ini segera diusulkan Dinkes demi kebaikan pelayanan rumah sakit. Dan juga persoalan yang terjadi ini tidak terulang lagi”, papar Andi Daniel.

Di sisi lain, ketika disinggung pungutan tarif jasa ambulans di RSUD Argamakmur apakah terindikasi ilegal, mengingat SK Bupati yang selama ini sebagai dasar hukum penarikan retribusi ambulans itu sudah lebih dari 1 semester, Andi menjawab hanya persoalan administrasi.

“Sebenarnya persoalan administrasinya saja dan itu bisa disusulkan supaya regulasinya tidak menyalahi”, demikian Andi.

 

Berita Terkait :

Pasien RSUD Argamakmur Ini Bayar Ambulans Lebih Dari Setengah Juta Rupiah

BPJS Kesehatan : Peserta BPJS Tidak Boleh Ditarik Biaya Jasa Ambulans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here