Ini Persoalan Baru Lagi Terkait Pajak Penerangan Jalan di Bengkulu Utara

0
74

Laporan : Firdaus

Ilustrasi Lampu Jalan. (Foto : net)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Persoalan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Bengkulu Utara kian meluas. Ternyata bukan hanya sedikitnya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan serta kurangnya sosialisasi terkait penarikan pajak tersebut ke masayarakat.

Kali ini diketahui, ternyata dasar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dengan PT PLN (Persero), terkait penarikan yang dibebankan kepada setiap pelanggan listrik, tidak diketahui Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara. Padahal, untuk diketahui, kerjasama tersebut sudah berakhir pada Desember 2016 lalu.

Itu artinya, kurun waktu 2017 ini atau selama berjalan 4 bulan, pihak PLN disinyalir belum mengantongi kerjasama penarikan PPJ. Dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara Andi Daniel pun tidak menampik hal tersebut.

Diakui Andi Daniel, pihaknya belum mengetahui ada atau tidaknya kerjasama tersebut karena perihal kerjasama ini melibatkan Bupati Bengkulu Utara Mian dengan PLN Wilayah Sumbagsel di Bengkulu.

Namun Andi menyatakan jika pihaknya pernah mendapatkan surat tembusan dari pihak PLN pada 2016 lalu, terkait perpanjangan kerjasama di 2017 ini. Hanya saja, kerjasama itu belum ditindaklanjuti lantaran belum adanya pembahasan secara tim.

Andi juga menjelaskan, bahwa kajian kerjasama antara Pemkab Bengkulu Utara dengan pihak luar ini berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 pasal 6 ayat 3, tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah yang harus dibahas oleh tim.

Tim itu, sambungnya, diketuai Sekda, didampingi Wakil Ketua I, Asisten I dan II, Kepala Bappeda dan sekretaris yang mebidangi kas daerah. Sementara anggota tim adalah Bagian Hukum Setdakab, Bagian Pemerintahan Setdakab dan BPKAD”, terang Andi.

“Kami minta surat yang kami terima 2016 lalu, ditindaklanjuti terlebih dahulu ke Bagian Umum Setdakab lalu diteruskan pembahasannya oleh tim sesuai dengan aturan. Baru kemudian hasil pembahasan tim disetujui bupati dan akan menjadi kerjasama yang ditandatangani PLN Wilayah Bengkulu”, papar Andi.

Terpisah, Manajer PLN Rayon Argamakmur, Andriyani ketika dikonfirmasi sayangnya tidak bisa menjelaskannya secara gamblang kepada awak pers, mengingat kewenangan menjawab persoalan ini adalah PLN Wilayah Bengkulu.

Pihaknya, sambung Andriyani, meminta waktu untuk mempertanyakan terlebih dahulu persoalan kerjasama antara PLN dengan Pemkab Bengkulu Utara untuk tahun 2017 ini ke atasannya. Baru kemudian ia bisa menjelaskan ke publik.

“Maaf, kalo pertanyaannya demikian, bukan kewenangan saya menjawab. Saya koordinasikan dulu ke pusat. Karena saya di sini juga masih ada atasan lagi. Artinya, jawaban soal ini, akan disampaikan setelah kami menerima jawaban dari atasan kami,” demikian Andriyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here