Tahukah Anda ? Uang dari Pajak Penerangan Jalan Di Bengkulu Utara Hingga Rp 5 Miliar. Kok, Masih Gelap ?

0
85

Laporan : Firdaus

Anggota DPRD Bengkul Utara, Mohtadin. (Foto : Firdaus/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Perolehan pajak lampu jalan umum atau Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu selama 3 bulan terakhir yakni Januari – Maret (berjalan) 2017, mencapai Rp 1,5 miliar. Data ini diperoleh dari laporan perhitungan Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Bengkulu Utara.

Ini artinya jika dalam 1 tahun, PPJ di Bengkulu Utara bisa mencapai sekitar Rp 6 miliar yang masuk ke Kas Daerah (Kasda). Namun situasi di Bengkulu Utara khususnya di Kecamatan Argamakmur dan sekitarnya, ketika malam terus gelap. (Baca : Peralihan Distamben, Lampu Jalan Umum di Bengkulu Utara Tak Terurus)

Belakangan diketahui ternyata dari pendapatan pajak lampu jalan hingga miliaran rupiah itu, hanya Rp 300 juta yang dialokasikan untuk pemeliharaan/perawatan lampu jalan. Ini diungkapkan Anggota DPRD Bengkulu Utara, Mohtadin.

Mohtadin pun kembali menjelaskan, jika pihaknya saat ini tengah menelusuri berapa jumlah pasti PPJ yang masuk ke kas daerah Bengkulu Utara serta kemana peruntukannya.

“Informasi yang saya dapat soal PPJ itu sekitar lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Tapi mengingat kondisi daerah kita (Bengkulu Utara) ini kalau malam selalu gelap, makanya kami coba telusuri kemana saja dana itu diperuntukkan?” kata Mohtadin.

Sementara itu, menurut salah seorang mantan karyawan PLN Rayon Argamakmur yang minta identitasnya disamarkan menguraikan, PPJ diambil dari setiap tagihan rekening pelanggan listrik dari seluruh golongan daya (volt ampere) pelanggan, mulai dari pelanggan listrik berdaya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan seterusnya. Termasuk tunggakan rekening juga tetap dikenakan PPJ. Dan uang (PPJ) itu masuk ke kas daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

“Setahu kami memang setiap tagihan dari pelanggan, otomatis ada (dibebani) PPJ-nya. Dan itu masuk ke rekening kasda. Soal seperti jalur mekanismenya, saya kurang paham, karena bukan ranah saya”, paparnya.

Ditanya tentang bagaimana persentase beban PPJ terhadap pelanggan listrik prabayar? Dijawabnya, sama halnya dengan listrik pasca bayar, yakni sebesar 10 % dari total tagihan per bulan. PPJ itu langsung terpotong pada jumlah kwh yang didapat setiap kali transaksi pulsa (token) listrik.

“Setiap transaksi pembelian token listrik dikenakan PPJ 10 %. Itu berdasarkan aturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam regulasi peraturan darah (Perda) juga tertera besaran PPJ mulai  2 %, 6 %, dan 10 %,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here