Dicadangkan 107.254 Hektar, Berizin Baru 31.535 Hektar

0
67

Rilis : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Rapat Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu, yang digelar Kamis – Sabtu, 23 – 25 Maret 2017 di Kota Bengkulu. (Foto : ist/dok kegiatan)

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial terbilang paling kecil dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Dari 4.602.920 hektar  yang dicadangkan di regional Sumatera, sebaran di Provinsi Bengkulu hanya 107.254 hektar. Namun hingga 2016, baru 31.535 hektar yang mendapatkan izin atau MoU (Memorandum of Understanding).

“Total luasan yang telah mendapatkan izin atau MoU hingga tahun 2016 adalah 31.535 hektar. Meliputi 8.363,16 hektar dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), 995 hektar dalam bentuk Hutan Desa (HD) dan 22.1777 hektar dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR),” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Agus Priambudi, Kamis (23/3/2017).

Agus mengemukakan hal tersebut pada “Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Rapat Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu” pada Kamis – Sabtu, 23 – 25 Maret 2017 di Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti 81 orang dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

“PR kita (Provinsi Bengkulu) masih cukup besar,” tambah Agus.

Grafis : ist/dok. kegiatan

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

“107.254 hektar itu meliputi 63.243 hektar di Hutan Lindung, 1.856 hektar di Hutan Produksi dan 42.156 hektar di Hutan Produksi Terbatas,” tambah Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera, R. Hendratmoko.

Grafis : ist/dok. kegiatan

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno mengingatkan, keberhasilan Perhutanan Sosial dipengaruhi empat aspek. Yakni, konsistensi pendampingan, penegakan hukum, kemitraan publik dan swasta, serta empat prinsip tata kelola.

“Empat Prinsip Tata Kelola itu meliputi partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban kolektif dan akuntabilitas. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan empat aspek dan empat prinsip tersebut agar capaian perhutanan sosial di Provinsi Bengkulu sesuai dengan harapan,” kata Wiratno.

 

Bekerja Setelah Ditetapkan Gubernur

Dalam rapat, semua unsur yang hadir menyetujui dan mendukung pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Bengkulu. Pokja PPS akan ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu, H Ridwan Mukti dan bersekretariat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Pokja PPS Provinsi Bengkulu akan menetapkan rencana kerja dan uraian tugas selambat-lambatnya satu bulan setelah Pokja PPS Provinsi Bengkulu ditetapkan gubernur.

Tugas Pokja PPS Provinsi Bengkulu meliputi, mensosialisasikan Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait. Melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, memfasilitasi permohonan masyarakat terkait perhutanan sosial dan memverifikasi permohonan masyarakat.

Selain itu, Pokja juga bertugas melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran Perhutanan Sosial, serta fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat.(**/Rilis)

 

Berikut Struktur Pokja Perhutanan Sosial :

 

Pengarah          :     Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Ketua                  :     Agus Priambudi  (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu)

Wakil Ketua     :     Hery Suhartoyo

Sekretaris         :     Hexa Prima Putra

Bendahara 1     :     Eef Kurnefa Abdiawan

Bendahara 2    :     Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan BPSKL Sumatera

 

Divisi Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial

Efendy Sani (Koordinator)

 

Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Erwin S Basrin (Koordinator)

 

Divisi Komunikasi dan Advokasi Perhutanan Sosial

Dedek Hendry (Koordinator)

 

Divisi Penyelesaian Konflik dan Hutan Adat

Def Tri (Koordinator)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here