PERKENALKAN ! Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Provinsi Bengkulu

0
72

Laporan : Calon Jurnalis 3

Salah seorang Agen SPAK Ori dibawah naungan KPK RI, Fatma Wati. (Foto : Dokumentasi)

RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Berangkat dari kesadaran akan bahaya laten korupsi, menjadikan perempuan asal Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini, terlibat sebagai salah seorang Agen Ori SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi). Perempuan itu adalah Fatma Wati. Sebagai istri dan juga ibu dari 3 anak ini, Fatma Wati merupakan salah seorang dari 2 perempuan di Provinsi Bengkulu yang tergabung sebagai Agen SPAK di bawah naungan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Kepada RedAksiBengkulu.co.id, Fatma Wati menuturkan, bahwa keterlibatannya sebagai Agen Perempuan Anti Korupsi ini lantaran peran perempuan itu lebih besar. Karena selain sebagai seorang ibu juga istri, masyarakat, karyawan di sebuah perusahaan, dan lain sebagainya, maka yang diintervensi itu adalah perempuan.

“SPAK ini bukan berarti tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Boleh saja ! Tapi kenapa perempuan, karena tujuan diintervensi pertama kali adalah perempuan,” aku Fat sapaan akrabnya, ketika dijumpai di Posko Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, belum lama ini.

Selain Fatma Wati, perempuan seorang lagi yang tergabung dalam SPAK di Provinsi Bengkulu ini adalah Irna Liza Yuliastuti. Keduanya, oleh KPK RI diposisikan sebagai koordinator provinsi. Sejak sebagai Agen SPAK Ori, Fat selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anaknya.

Namun sebelum lebih jauh, Fat menjelaskan, bahwa se-Indonesia, agen SPAK Ori yang langsung dilatih KPK, jumlahnya saat ini selama kurun waktu 2 tahun lebih,  sudah ribuan orang. Lalu oleh Agen SPAK Ori ini membawahi lagi Agen SPAK KW yang jumlahnya saat ini se-Indonesia sudah mencapai puluhan ribu orang.

(Foto ilustrasi : net)
(Foto ilustrasi : net)

Nah, untuk di Provinsi Bengkulu, sebagai Agen SPAK Ori, sambung Fat, ia dan rekannya Irna sudah menginisiasi pelatihan SPAK KW. Anggotanya ada yang dari mahasiswa dan juga aktivis perempuan.

“Mereka kami latih menjadi agen KW SPAK. Secara pribadi, saya juga mensosialisasi tentang penyadaran tindakan korupsi pada level masyarakat, sekolah anak-anak, ibu-ibu, dan dimana kesempatan itu ada”, papar Fat yang juga diketahui sebagai Bendahara Pokdarwis TWA Bukit Kaba.

Kembali dilanjutkan Fat, bahwa ketika pertama kali ia bergabung sebagai Agen SPAK Ori oleh KPK, ia mengaku kebingungan. Mengingat sebelumnya ia pernah tergabung dalam NGO (Non Government Organization) alias organisasi non pemerintahan, ketika pelaporan suatu kegiatan, ia mengaku pernah melakukan pelaporan itu tidak ril. Karena didasari ada kepentingan organisasinya kala itu.

“Pernah ada hasrat ingin merubah pola (pelaporan tidak ril) itu, tapi masih bingung. Namun ketika sudah bergabung di SPAK, justru saya lebih terpacu dan termotivasi  sehingga lebih menguatkan diri saya lagi dan lebih percaya diri untuk benar-benar berubah (tidak memakai pola lama)”, aku Fat.

Karena pada faktanya, lanjut Fat, di suatu organisasi NGO, masih ada yang membuat laporan tidak ril alias fiktif. Dan Fat pun menyadari betul akan hal itu salah besar dan merupakan tindakan korupsi. Selain membuat laporan fiktif di NGO termasuk bagian dari korupsi, masih banyak tindakan lain yang dilakukan juga ternyata masuk kategori korupsi.

“Misal, memberikan hadiah kepada guru sekolah sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengajar anak kita. Ada juga, pemberian biaya administrasi tambahan pada instansi pelayanan publik. Dan itu ternyata masuk dalam kategori korupsi”, terangnya.

Itu artinya, lanjut Fat, kebiasaan (tradisi) yang dianggap benar selama ini justru salah besar. Karena perilaku-perilak tersebut sudah mendorong kegiatan korupsi dan masuk pada pasal gratifikasi.

Sepenggal pengalaman yang diceritakan Fat di atas, bukti bahwa untuk menjadi seorang agen SPAK, sebuah kejujuran harus bermula dari diri sendiri. Maksudnya, keinginan dalam merubah suatu pola atau cara pandang yang selama ini salah, harus dimulai dari diri sendiri.

“Dan satu hal lagi, tradisi-tradisi salah yang selama ini dibenarkan itulah yang menjadikan paradigma di masyarakat jadi tak salah alias biasa saja. Dan itu harus dilawan dan diubah!”, tegasnya.

Saat ini, aku Fat, ia dan kawan-kawan di tingkat nasional juga sudah sosialisasi di tingkat kementerian dan instansi kepolisian. Semisal, di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, ada kepala kepolsian resort (kapolres) sudah menerapkan pada ruangan pelayanan publik dibuat jadi satu terpadu dalam ruang kaca terbuka (transparan). Di ruang itu, semua meja pelayanan tidak diperbolehkan ada laci. Karena kapolres tersebut berpendapat, jika ada laci, maka laci itu sebagai celah bagi pelayan (aparatur) untuk berbuat korupsi.

“Selama ini, laci meja itu seringkali disalahgunakan jadi (celah) tempat menyimpan uang hasil sogokan. Namun dengan ditiadakannya laci meja, setidaknya untuk mempersempit ruang gerak indikasi perilaku korupsi”, demikian Fatma Wati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here