Pasang Saja Papan Merek Bagi Perusahaan Yang …

0
54

Laporan : Firdaus

Foto Iilustrasi

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – “Kalau sudah dipasang papan merek akibat nunggak pajak, setidaknya mereka (perusahaan) tidak berani beroperasi lagi,” kata Bupati Bengkulu Utara Mian atas sikapnya terkait perusahaan yang belum membayar pajak.

Pernyataan di atas merupakan bentuk ketegasan bupati terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu Utara, setelah mengetahui ada yang sudah bertahun-tahun belum menyetorkan pajak. Atas dasar itulah, bupati menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk menandai perusahaan tersebut dengan memasang papan merek jika belum melunasi pajak.

Diketahui, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu Utara yang diduga belum menyelesaikan kewajiban pajak itu karena telah mengeruk material batu sungai di alam Bengkulu Utara. Domisili perusahaannya di Kecamatan Putri Hijau. Perusahaan ini disinyalir belum menyetorkan pajak ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara.

Sedangkan batu koral yang diambil itu adalah bebatuan sungai yang barada di dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan perusahaan. Dan batu koral itu digunakan untuk menimbun badan jalan sebagai akses pelintasan angkutan perkebunan perusahaan yang panjangnya lebih dari 12 kilometer.

Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Bengkulu Utara Herwan membenarkan jika perusahaan itu belum melunasi kewajibannya terhadap pajak. Pihaknya sudah menyurati perusahaan itu supaya melaporkan penggunaan meterial batu agar bisa dihitung berapa jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

“Sudah kami surati. Di surat itu sudah dijelaskan bahwa kami minta laporan panjang dan lebar jalan yang dibangun supaya kami bisa menghitung penggunaan batu koral itu”, kata Herwan. 

Jika dalam waktu dekat perusahaan itu masih tidak mengindahkan, kata Herwan, maka pihaknya akan menurunkan tim untuk mengecek pembangunan jalan menggunakan material batu koral tersebut.

“Soalnya, beberapa perusahaan lainnya sudah bayar”, demikian Herwan.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diatur, bahwa Retribusi Bahan Galian Golongan C dan Air Bawah Tanah, ditetapkan sebagai pajak. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dikemukakan, bahwa retribusi yang selama ini ditarik dari bahan galian golongan c dan air bawah tanah pada hakekatnya merupakan pajak.

Aturan ini juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 yang mengatur lebih lanjut masing-masing mengenai pajak dan retribusi tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Sepanjang menyangkut sumberdaya mineral, perubahan ini tidak terlalu signifikan. Perubahan kecil terdapat dalam pengenaan terhadap objek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang dipersempit menjadi Pengambilan Bahan Galian Golongan C saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here