Armin Jaya : RS Jalur Dua ‘Dosa’ Pemekaran Kabupaten Kepahiang

0
53

Laporan : Hendra Afriyanto

Anggota Komisi III DPRD Kepahiang. (Foto : Dokumentasi/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Anggota Pansus I DPRD Kepahiang Armin Jaya menjelaskan, bahwa permasalahan aset Rumah Sakit Jalur Dua yang berada di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu itu merupakan permasalahan menahun yang tak kunjung usai. Secara lembaga dan pribadi, Armin mengaku kecewa atas persoalan rumah sakit ini. Karena ia menilai persoalan rumah sakit ini menurtnya salah satu bagian ‘dosa’ dari pemekaran Kabupaten Kepahiang tahun 2003 lalu.

Alasan kekecewaan itu, sambungnya, bahwa pada waktu pemekaran dulu, pendataan aset rumah sakit bersama perihal lainnya terkait aset, tidak pernah diselesaikan hingga tuntas oleh Pemkab Kepahiang dalam hal ini Eksekutif. Sehingga persoalan ini terus berlarut–larut dan tak selalu meninggalkan ‘perkerjaan rumah (PR)’ dari tahun ke tahun.

Ketika pertama kali Armin menjadi Legislatif di DPRD Kepahiang periode 2004-2009 lalu, ia pernah menginstruksikan Eksekutif untuk menyelesaikan beberapa dokumen-dokumen terkait aset daerah Kepahiang. Karena sebagaimana waktu itu, Kepahiang baru saja mekar dari kabupaten induk, Rejang Lebong. Namun perihal itu tidak digubris Eksekutif, sehingga kini berdampak pada permasalahan aset RS Jalur Dua.

“Seandainya dulu waktu pemekaran disertakan penyerahan–penyerahan dokumen yang berkaitan dengan aset, mungkin tidak sepelik ini permasalahannya. Padahal saya dulu pernah mengintruksikan (ke Eksekutif), tapi tidak digubris. Ya akhirnya inilah ‘dosa’ pemekaran yang tak tuntas”, papar Armin.

 

 

Berita Terkait : Pemkab Rejang Lebong Merehab, DPRD Kepahiang Yang Sidak. Kok Bisa?

 

 

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Pemkab kepahiang harus bersikeras mempertahankan kepemilikan rumah sakit tersebut. Dan Pemkab Kepahiang mestinya harus patuh dan menaati undan-undang yang berlaku.

“Pemkab Rejang Lebong terkesan tak ada kepatuhan. Padahal di undang-undang sudah sangat jelas. Makanya kini, Pemkab Kepahiang harus ‘fight’ rebut kembali Rumah Sakit Jalur Dua. Alasan kenapa harus fight, karena dasar hukumnya sudah jelas”, demikian Politisi PKS.

Diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pada Bab VI, Ketentuan Peralihan pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan, Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pada huruf b dijelaskan, barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Lalu pada huruf e dijelaskan juga, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lebong atau Kabupaten Kepahiang.

Dan di ayat 2 dijelaskan, bahwa pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang. Lalu di ayat 2 dijelaskan, dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here