Seluruh Fraksi DPRD Kepahiang Setujui Pembentukan Pansus Aset

0
59

Laporan : Hendra Afriyanto

Jubir Fraksi Gerindra, Eko Guntoro. (Foto : Hendra Afriyanto/RedAksiBengkulu)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Lima fraksi di DPRD Kepahiang yaitu Fraksi PKPI, Golkar, NasDem, Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi (FKPD) menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset. Persetujuan ini terealisasi melalui juru bicara masing-masing fraksi dalam paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan pembentukan Pansus Aset, Senin (9/1/2017).

Hanya saja, dari usulan inisiator yang mengusulkan terbentuknya 2 pansus yakni, pansus yang menangani aset yang belum di-P3D (Personel, Pembiayaan dan Perlengkapan Dokumen) serta pansus yang menangani aset yang diadakan bersumber dari APBD Kepahiang sejak tahun 2005 – 2016, disetujui beragam tanggapan. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepahiang H. Badarudin dihadiri 18 anggota.

Dari Fraksi Golkar hanya menyetujui terbentuknya 1 pansus, yakni Pansus Aset yang belum di-P3D saja. Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) menyetujui 2 pansus. Sementara 3 fraksi lainnya yakni Fraksi PKPI, NasDem dan Gerindra menyetujui terbentuknya Pansus Aset, namun tidak menyebutkan pansus apa yang disetujui.

“Fraksi Golkar menyetujui terbentuknya Pansus Aset yang belum di-P3D, karena berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu. Yang mana aset bergerak maupun tidak bergerak, diserahkan kepada daerah pemekaran sekurang-kurangnya 1 tahun. Bahkan sampai saat ini, masih ada aset yang belum diserahkan,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Supianto.

Sedangkan Pansus Aset yang diadakan dari APBD Kepahiang sejak tahun 2005 – 2016, sambungnya, dianggap tidak perlu. Karena menurut Fraksi Golkar, persoalan aset dinilai sudah tidak ada permasalahan lagi. Itu dibuktikan bahwa Kepahiang sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD),  Edwar Samsi menyampaikan, bahwa Pansus Sset dipandang perlu mengingat pembentukan Pansus Aset ini demi menyelamatkan aset-aset daerah. Kemudian pembentukan Pansus Aset ini berdasarkan usulan inisiator DPRD Kepahiang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here