Diduga, Di Desa Ini Pengangkatan Perangkat Desanya Tak Ikuti Aturan

0
72

Laporan : Firdaus

Ilustrasi foto : net/hukumonline.com

RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU UTARA – Setiap desa di Indonesia sekarang ‘dimanjakan’ dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat yang nominalnya tentu tidak sedikit. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, hendaknya perangkat desa harus berhati-hati. Salah-salah, akan menjadi bumerang bagi perangkat desa itu sendiri.

Setidaknya, terkait pengelolaan keuangan desa tersebut, baiknya di masing-masing desa harus ada sumber daya manusia (SDM) berkompeten dengan diperkuat wawasan, pengetahuan dan terutama moral dan akhlaq yang bersih. Karena sejatinya dana ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah itu peruntukkannya demi kemaslahatan warga desa.

Namun kenyataannya, masih ada juga desa yang SDM perangkat desanya dinilai belum memadai. Salah satunya ada di Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Salah seorang perangkat desa itu yakni Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa, disinyalir latar belakang pendidikan tidak ada ijazah sekolah.

Padahal, dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 2 ayat 2 sudah dengan rinci diuraikan terkait syarat pengangkatan perangkat desa. Termasuk juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Diangkatnya perangkat desa yang diduga tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam aturan, dari informasi terangkum diketahui, setelah dilantiknya kepala desa yang baru yakni Zainul Arifin. Disebut-sebut juga bahwa perangkat desa itu masih ada hubungan keluarga dengan kades.

Namun ketika dihubungi, kades setempat sedang tidak berada di kediamannya sehingga belum ada pembahasan. Hanya saja RedAksiBengkulu.co.id menghubungi Camat Arma Jaya, Supadi melalui Sekretaris Camat, Tedi Budimansyah. Tedi mengaku tidak mengetahui atas persoalan ini. Justru Tedi terkesan kaget setelah mengetahui perihal tersebut.

Padahal, kata Tedi, pihaknya sudah mengedarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bengkulu Utara, dengan nomor surat : 140/2867/ BPMPD. Yang mana di surat itu ada instruksi agar kepala desa dalam melantik perangkat desanya mempedomani Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Kami justru baru tahu informasi ini. Kelak akan saya kordinasikan ke camat supaya ditindaklanjuti segera. Padahal kami sudah edarkan surat terkait aturan pengangkatan perangkat desa itu,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here