Jika Pansus Aset DPRD Kepahiang Terbentuk, Ini Poin Yang Akan Dilakukannya

0
58

Laporan : Hendra Afriyanto

Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) DPRD Kepahiang, Haryanto. (Foto : ist)

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Wacana DPRD Kepahiang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset Kepahiang akan menargetkan 3 poin penting yang akan dilakukan. Ini diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD), Haryanto.

Kepada RedAksiBengkulu.co.id Haryanto mengatakan, pansus aset yang akan dibentuk kelak harus menuntaskan permasalahan aset yang muncul saat ini. Ketiga poin tersebut yakni, pertama, aset yang saat ini belum jelas statusnya atau belum ada akte hibah. Kedua, aset yang belum ada data Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dan terakhir aset bergerak kendaraan roda 4 (R4) dan roda 2 (R2).

“Karena persoalan aset ini akan terus muncul. Jika tidak dituntaskan kini, akan menjadi permasalahan yang terus menerus terhadap pemerintahan selanjutnya,” kata Haryanto.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait aset yang saat ini belum jelas statusnya, masih banyak. Seperti aset yang belum adanya surat akte hibah. Itu ada di sebuah SD di Kecamatan Merigi yang sampai kini masih berdiri di tanah milik warga karena belum ada legalitas akte hibah. Kemudian aset yang belum di P3D-kan dan diantaranya ada di Kecamatan Merigi. Yaitu bangunan Pabrik Nilam, RSUD Dua Jalur, Rumah Dinas (Rumdin) Sekda dan aset kendaraan bermotor.

Lalu, ada juga aset yang telah dihapus setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 028-391 Tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Sementara dari daftar aset yang terdapat pada daftar inventaris barang di seluruh SKPD se-Kabupaten Kepahiang diketahui sebesar Rp 39 miliar.

“Nanti akan saya tunjukkan aset apa saja yang telah dihapus dari nilai Rp 39 miliar itu. Karena penghapusan aset itu tidak melalui persetujuan DPRD Kepahiang”, sambung Haryanto.

Haryanto menambahkan, saat pembahasan anggaran, Legislatif biasanya selalu meminta kepada Eksekutif terkait data inventaris agar selalu ditampilkan. Hal itu demi transparansi pendataan inventaris. Maksudnya, dengan adanya daftar tersebut, setidaknya akan diketahui kebutuhan barang apa yang sudah ditambah maupun belum sebagai inventaris.

Misal, lanjut Haryanto, kantor A minta tambahan komputer dan printer. Tapi penambahan barang itu kami kan tidak tahu berapa komputer dan printer yang ada saat itu. Karena kami tidak pernah diberitahu. Dan di Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Aset pun tidak bisa diketahui.

“Jika ada kerusakan barang, biasanya kan ada dana pemeliharaan, sehingga tidak mesti ditambah. Dengan begitu akan menghemat anggaran”, demikian Haryanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here